Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar bertemu dengan pengurus dan anggota Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (OP-PFMI) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PFMI, Jumat (8/11/2024). Rakernas ini mengangkat tema Peningkatan Peran Organisasi Profesi PFMI dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan telah berlangsung sejak Kamis (7/11/2024) dan dihadiri oleh PFM dari seluruh Indonesia secara hybrid.
Secara khusus, Taruna Ikrar mengajak seluruh anggota PFMI untuk berkontribusi bagi bangsa. “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu,” ucapnya mengutip perkataan Presiden Amerika ke-35 John F. Kennedy.
Taruna Ikrar menyoroti pentingnya organisasi profesi. Menurutnya, berorganisasi itu sangat penting dan dijamin Undang-Undang Dasar. Terlebih PFMI merupakan organisasi profesi yang berisikan orang-orang berpendidikan tinggi, seperti lulusan farmasi, pangan, gizi, dokter, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. “Sumber daya manusia yang luar biasa ini berperan penting karena akan berkontribusi langsung pada pengawasan obat dan makanan,” jelas Taruna.
Ke depan, tantangan yang dihadapi sangat besar sehingga perlu organisasi yang mampu menjembatani beragam kepentingan. Untuk mencapai organisasi yang mapan dan unggul sangat bergantung pada anggotanya. “Peran Bapak/Ibu melihat tantangan sangat-sangat penting dan tentu fungsi peran PFM, kalau tidak terorganisir, seperti buih di lautan. Itulah pentingnya organisasi yang akan membawa aspirasi Bapak/Ibu lebih bermanfaat dan sejahtera,” lanjutnya.
Bagi Taruna Ikrar, semua fungsi dalam organisasi bukan hanya proses pengembangan diri, tapi juga ada aktualisasi diri. Apalagi dengan jumlah PFM saat ini, yaitu 2.031, angka ini terbilang besar. Untuk itu, PFM yang ada tersebut diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengakomodasi kepentingan anggota dan bagaimana mengarahkan kontribusi anggotanya pada organisasi ini. Kontribusi PFM diimplementasikan untuk tonggak yang lebih besar dalam wadah lembaga negara.
“Dalam konteks yang lebih luas, rekan-rekan PFM sangat besar kontribusinya lewat BPOM. Tugas kita memastikan obat dan makanan aman dikonsumsi masyarakat luas, kemanfaatan terjamin, serta sesuai standar,” terangnya.
Beragam persoalan di bidang kesehatan menjadi konsen utama PFM dan BPOM. Taruna Ikrar mencontohkan masih tingginya angka stunting sebagai salah satu masalah gizi di Indonesia dan peran PFM dalam hal ini sangat penting. Angka stunting sebesar 21,7% masih terbilang tinggi. Dampaknya adalah berupa disabilitas dari kondisi ringan sampai berat, seperti kemampuan berpikir yang rendah. Ini akan jadi beban negara dan mengakibatkan bonus demografi jadi tidak ada artinya bagi negara,” jelas Taruna Ikrar lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Umum OP-PFMI Togi Junice Hutadjulu mengatakan, organisasi PFMI bersifat inklusif. Anggotanya tidak hanya berasal dari BPOM, namun terbuka juga untuk anggota dari kementerian/lembaga/daerah lain. Sampai saat ini, terdapat 27 anggota PFMI yang berasal dari luar BPOM.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. “Ini yang menjadi dasar koordinasi kerja sama BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah,” jelas Togi.
Agenda lainnya dalam Rakernas adalah membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan rancangan kode etik, rancangan kepengurusan daerah, dan penyusunan rencana kerja. Selain itu, terdapat seminar nasional mengenai peran organisasi profesi untuk meningkatkan profesionalitas anggota, benchmark pembangunan organisasi profesi, serta tata hubungan kerja kepengurusan pusat dan daerah, dan penguatan organisasi profesi PFMI.
Dalam kesempatan itu, PFM Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Edy menyebut minimnya perhatian pemerintah terhadap PFM di daerah. Pihaknya juga menyampaikan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) pengawasan obat dan makanan untuk terus dilanjutkan.
“PFM masih belum mendapat perhatian penuh. Jumlahnya hanya 27 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Padahal sebagai pembina dan pengawas produk obat dan makanan, peran PFM sangat penting. Mohon atensinya untuk disampaikan ke pimpinan daerah,” ujar Edy.
Merespons hal ini, Kepala BPOM menaruh perhatian terhadap keterlibatan PFM akan lebih banyak dalam mengimplementasikan program Asta Cita Presiden RI. “Kita akan tingkatkan dan perkuat PFM di daerah. Anggaran sudah mendapatkan tambahan Rp525 miliar dan kita upayakan sebagai tindak lanjut DAK, tidak akan kita hapus, tapi kita lanjutkan, bahkan meningkat,” janji Kepala BPOM.
Di akhir sambutannya, dia berharap Rakernas ini bisa membawa optimisme dan semangat sehingga organisasi PFMI semakin berjaya, utuh, kuat, dan membawa kebahagiaan. “Organisasi ini sangat penting. Bagi teman-teman silakan bergabung. Selamat berapat kerja nasional. Semoga sukses programnya dan bertambah anggotanya,” tutup Kepala BPOM. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
