Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I, Rabu (12/2/2025). RDP kali ini khusus membahas tentang efisiensi anggaran belanja BPOM dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.
Dalam RDP ini, Kepala BPOM menyampaikan beberapa hal, antara lain efisiensi alokasi anggaran tahun 2025 dan penyesuaian prioritas kegiatan akibat adanya efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Selain itu, Taruna Ikrar juga mengutarakan identifikasi rencana kegiatan dan usulan tambahan anggaran untuk dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditanya oleh Detik.com seusai RDP mengenai apakah BPOM juga mengalami efisiensi anggaran, Taruna Ikrar menjawab BPOM terkena efisiensi anggaran sebesar 41%. “Tentu kita loyal, kita patuh [terhadap] instruksi Bapak Presiden. Dengan sisa anggaran yang kami miliki, kami yakin masih mampu bertindak, berbuat, dan melaksanakan tugas secara maksimal. Dan itu didukung oleh Komisi IX hari ini,” tutur Kepala BPOM. “Kami akan melakukan yang terbaik dengan efisiensi anggaran ini,” tegasnya.
Taruna Ikrar juga berpendapat bahwa efisiensi anggaran ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. “Salah satu alasan efisiensi anggaran ini untuk kebutuhan [program] Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
Menurutnya, program ini penting untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif yang timbul akibat kekurangan gizi dan stunting yang dialami anak-anak Indonesia. “Makanan yang seimbang [gizinya], makanan yang sehat, dan makanan yang sempurna dapat menjadi investasi masyarakat kita di masa depan,” lanjutnya.
Kepala BPOM meyakini dengan efisiensi anggaran ini tetap dapat bekerja optimal sekaligus dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kepala BPOM juga menuturkan bahwa Komisi IX DPR RI menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan BPOM. BPOM berupaya agar efisiensi anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja pengawasan obat dan makanan yang menjadi tanggung jawab BPOM. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
