Jakarta - “Presiden Prabowo setidaknya memberikan lima perintah kepada Kepala BPOM saat pelantikan Agustus tahun lalu. Yang pertama, membuat BPOM menjadi institusi yang dikenal secara global.” Demikian diungkapkan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat pertemuan dengan Senior Official United States of Pharmacopeia (USP) di Gedung Garuda BPOM, Kamis (27/2/2025).
Di hadapan delegasi USP yang dipimpin Vice President of Region and Program Operations Alessandro Slama, Taruna Ikrar menyebutkan empat perintah Presiden lainnya. Keempat perintah tersebut adalah memastikan produk makanan yang beredar di Indonesia aman, bergizi, dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat; meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan; mendukung kemandirian penyediaan obat di dalam negeri; dan terakhir mempermudah akses obat yang diperlukan agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Taruna Ikrar menyebutkan terdapat banyak hal yang dapat dilakukan BPOM berkolaborasi dengan USP.
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Noorman Effendi, yang mendampingi Kepala BPOM, menjelaskan terdapat dua hal yang ingin didiskusikan dalam pertemuan ini. Pertama, tentang apa yang akan dilakukan BPOM ke depan dan kedua, terkait rencana kerja sama BPOM dengan USP melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
BPOM sendiri telah berhasil menjadi Associate Member dari USP Convention pada tahun 2025 ini. Untuk itu, BPOM diundang menghadiri USP Convention Meeting dan The Asia Pacific (APAC) Regional Chapter Meeting yang akan diselenggarakan di Rockville, Maryland, Amerika Serikat pada awal Mei 2025.
Terkait USP Convention Meeting, Senior Vice President of Strategy, Legal, and People USP Amanda Cowley menjelaskan akan ada 40–50 regulator dari seluruh dunia hadir di sana. “Akan ada banyak momen diskusi dan interaksi terkait pengawasan obat dan produk biologi,” jelasnya. Amanda Cowley menambahkan menghadiri USP Convention Meeting merupakan kesempatan yang bagus bagi BPOM untuk mendapatkan pengakuan global.
Lebih lanjut, kerja sama antara BPOM dan USP dalam bentuk MoU berfokus pada peningkatan standar mutu obat dan kapasitas sumber daya manusia BPOM, khususnya di bidang adopsi standar/monografi obat dan peningkatan kapasitas pegawai BPOM, terutama di laboratorium. Melalui kerja sama ini, diharapkan USP juga dapat memberikan dukungan teknis kepada BPOM yang tengah berjuang mendapatkan status WHO Listed Authority (WLA). MoU telah disepakati kedua belah pihak dan siap untuk ditandatangani dalam waktu dekat.
Kepala BPOM juga menyampaikan rencana untuk meningkatkan status Laboratorium Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar menjadi prakualifikasi WHO (PQ WHO) untuk memperkuat sistem penjaminan mutu obat. Persiapan PQ WHO tersebut telah dimulai pada 2020 tanpa dukungan USP karena MoU BPOM dengan USP telah berakhir pada 2019 dan belum diperpanjang kembali. Karena itu, dibutuhkan dukungan lebih lanjut agar proses ini dapat diselesaikan. Namun, dikarenakan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menutup United States Agency for International Development (USAID), yang biasanya mensponsori bantuan teknis, USP menjawab akan mencari solusi donor selain USAID.
Di akhir pertemuan, delegasi USP berjanji akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh tentang hal-hal yang dapat dikolaborasikan dengan BPOM. Semoga kolaborasi tersebut membuat BPOM dan USP menjadi semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. (HM-Nelly/KS-Fitry)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
