Jakarta - BPOM terus berkomitmen meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) guna mendukung operasional pengawasan obat dan makanan di seluruh pelosok negeri. Untuk itu, BPOM menyelenggarakan workshop dengan tema "Membangun BPOM di Pelosok Negeri Melalui Pengadaan Konstruksi yang Optimal" pada tanggal 4-5 Maret 2024 di Jakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan pelaksana PBJ di lingkungan BPOM. Workshop ini merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan PBJ yang benar sesuai peraturan.
Dalam laporannya, Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona, mengatakan bahwa workshop ini menjadi wahana diskusi teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, khususnya jasa konstruksi. Tujuannya agar pelaksana yang terkait dapat mencapai pemahaman yang sama dalam pengelolaan PBJ, memenuhi standar sesuai aturan yang berlaku, dan selanjutnya dapat memitigasi risiko kegagalan bangunan.
”Catatan pengalaman PBJ terkait konstruksi di tahun-tahun sebelumnya perlu dianalisis dan dievaluasi untuk mencapai output barang/jasa yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for money) dengan tetap memperhatikan kualitas proses pengadaan barang/jasa. Saya harap kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan menambah pengetahuan teman-teman PBJ dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya,” ucapnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia, dalam sambutannya berharap workshop ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku PBJ tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang/jasa. "Workshop ini menjadi momentum penting bagi seluruh pelaku PBJ di BPOM untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaksana pengadaan barang/jasa. Dengan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh, kami yakin BPOM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.
Menurut hasil kajian Inspektorat Utama BPOM, PBJ masih menjadi poin temuan berulang, terutama terkait pengadaan pembangunan gedung/konstruksi. Tema workshop yang diangkat kali ini diharapkan menjadi wake-up call bagi seluruh pelaksana pengadaan PBJ di lingkungan BPOM untuk segera melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan perbaikan tata kelola PBJ melalui penguatan kelembagaan PBJ.
Dalam upaya memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan PBJ, BPOM mendorong peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system atas proses PBJ. Penguatan fungsi APIP diharapkan dapat memperkecil potensi temuan auditor eksternal atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga rekomendasi BPK akan menjangkau perbaikan di ruang lingkup yang tidak berdampak mayor bagi instansi.
“BPOM melakukan penguatan kelembagaan PBJ dengan menjadikan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada level eselon III. Hal ini diharapkan semakin mendorong pelaksanaan PBJ untuk dapat lebih terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ Pemerintah,” ucap Plt. Kepala BPOM lagi.
Workshop ini dihadiri oleh para pakar di bidangnya yang berasal dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Inspektorat Kota Sukabumi, dan Procurement Consultant KM & Partners. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan pengelola pengadaan barang/jasa terbaik kepada UPT BPOM sebagai apresiasi terhadap kinerja pelaksanaan PBJ di lingkungan BPOM. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
