Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi diklaim memberikan dampak positif pada perkembangan hukum di Indonesia. Pasalnya, jumlah kejahatan pada 2015 dan 2016 menurun drastis dengan presentase lebih dari 50 persen. Namun, bukan berarti tidak ada ancaman, narkotika, terorisme dan pungli masih membayangi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjelaskan bahwa penurunan angka kejahatan tersebut merupakan keberhasilan dari Kepolisian. Sementara itu, Polri bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Kemarin kedua lembaga tersebut membuat memorandum of understanding (MoU) untuk bisa membentuk satuan tugas (Satgas) bersama dari tingkat Polda hingga Polres. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, dengan berbagai kasus yang terjadi, memang perlu penguatan dalan pengawasan obat dart makanan. "Sehingga, tidak lagi terjadi kasus pemalsuan yang mempertaruhkan kesehatan masyarakat," tuturnya. Dengan kerjasama ini, penindakan akan jauh lebih mudah dilakukan, baik, sanksi administratif hingga ke pidana. "Kami bisa mewujudkan langkah teknis dan taktis," ungkapnya.
Dimuat di Indo Pos, Kamis (27/10/16) halaman 1 & 7
