Sorong – Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pangan olahan di Papua Barat menjadi fokus penting Badan POM. Keterbatasan sumber daya di Timur Indonesia tersebut membuat Badan POM hadir lebih awal memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito berkesempatan membuka secara langsung Workshop Pendampingan UMKM Pangan Olahan melalui Layanan Publik secara Online di Sorong, Papua Barat, Rabu (13/07/2022).
Keberpihakan Badan POM pada pelaku UMKM terus diwujudkan melalui asistensi regulatori serta pendampingan agar pelaku usaha memenuhi standar dalam menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Melalui kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia, Balai Besar POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong hadir merespons kebutuhan masyarakat dan potensi UMKM di Papua Barat.
Kepala Badan POM mengatakan bahwa potensi UMKM perlu dikembangkan, termasuk membangun keinginan masyarakat untuk menjadi entrepreneur di bidang pangan atau menggali potensi sumber daya alam yang ada, seperti obat herbal dan kosmetika. “Badan POM bisa mendampingi, memfasilitasi, dan membantu membangun fasilitas produksinya sesuai standar hingga mendapat Nomor Izin Edar (NIE) dan memiliki daya saing,” jelas Kepala Badna POM.
Selama ini, dukungan peningkatan daya saing produk khas daerah telah dilakukan melalui pendampingan 6 (enam) UMKM produsen pangan olahan dan obat tradisional khas Papua Barat, seperti bakso ikan, abon ikan, kerupuk ikan, dan minyak kayu lawang. Badan POM juga menginisiasi program lintas sektor untuk menggali bahan alam yang dapat dikembangkan menjadi obat tradisional dan kosmetika berbasis lokal di Papua Barat.
Dalam kesempatan ini, Kepala Badan POM menyerahkan 5 (lima) NIE produk pangan olahan dan 1 (satu) Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada UMKM di Kabupaten Sorong. Ia berharap para penerima NIE dan Sertifikat CPPOB dapat menjadi teladan bagi UMKM lain. Begitu juga pemerintah daerah, diharapkan untuk terus bersinergi dengan Badan POM dalam pengembangan UMKM di wilayahnya.
Terlebih pemerintah pusat melalui Badan POM telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Papua Barat. Tercatat 7 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, termasuk Kota Sorong, mendapatkan DAK Non-Fisik POM pada 2021. Realisasi DAK Non-Fisik POM Papua Barat tahun lalu adalah 81,87% (di atas serapan nasional 69,18%).
Tahun ini, hanya Kabupaten Manokwari yang memperoleh DAK Non-Fisik POM Papua Barat. Sedangkan untuk tahun 2023, hanya Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat yang mengajukan usulan DAK Non-Fisik POM. Arah Kebijakan DAK Non Fisik POM 2023 terkait dengan peningkatan kualitas industri kecil untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan aman.
Workshop hari ini turut dihadiri Walikota Sorong, Ec. Lamberthus Jitmau; Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono; Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani; Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong; Ketua Dewan Adat Malamoi, Dance Ulimpa; serta Perwakilan UMKM dan Komunitas di Papua Barat.
Rangkaian workshop meliputi presentasi keamanan pangan dan Aplikasi BPOM Mobile, desk sertifikasi sarana dan registrasi produk bagi UMKM, serta pameran produk UMKM, pojok Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan pojok hasil pengawasan produk ilegal. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
