Kepala BPOM Taruna Ikrar Dorong Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Berkelas Dunia

Mataram - BPOM menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia pada Kamis (28/11/2024). Kegiatan ini bertujuan memperkuat budaya integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pengawasan obat dan makanan, serta mendukung upaya menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelas dunia.

Lokakarya yang diselenggarakan di Mataram secara hybrid ini juga memiliki beberapa tujuan strategis. Salah satu ujuan strategisnya adalah meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka meningkatkan pelayanan publik prima dengan menegakkan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas menjadi hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejak tahun 2014, BPOM telah menjalin kerja sama yang erat dengan BPK. Kerja sama tersebut terjalin melalui rekomendasi strategis yang diberikan BPK untuk memperkuat tata kelola, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan di BPOM. Sebagai hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK, BPOM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya.

“Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan, BPOM berkomitmen mendukung penuh pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia,” ujar Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, dalam sambutannya saat membuka lokakarya.

“Salah satunya adalah mendukung swasembada pangan dan memastikan keamanan, serta kualitas obat dan makanan sesuai dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tambahnya. BPOM juga aktif mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja melalui pengawasan terhadap industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.

“BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sebelum produk dipasarkan (pre-market) hingga setelah produk beredar di masyarakat (post-market), untuk memastikan keamanan dan kualitasnya," tegas Kepala BPOM lagi. Saat ini, BPOM juga tengah berupaya memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) yang akan mengakui Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan obat dan makanan kelas dunia.

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK. Selama menjalin kerja sama, BPK senantiasa mendampingi dan mendorong BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan BPOM menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Taruna Ikrar juga menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh BPK secara tidak langsung merupakan pengujian terhadap keberlanjutan pola kinerja BPOM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. BPOM berkomitmen untuk terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk temuan dan rekomendasi merupakan peluang bagi BPOM untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan akuntabilitas BPOM, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun kinerja.

Kepada pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama BPOM, serta pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang hadir dalam lokakarya, Taruna Ikrar berpesan agar tindak lanjut ini bukan hanya sekadar wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk perbaikan nyata untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sebagai penutup, Kepala BPOM berharap agar lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik pengawasan obat dan makanan berkelas dunia.